Rabu, 22 November 2017 |
| |
»Selamat Datang di dprd-lebakkab.go.id | Situs Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak
Beranda Hari ini! » Berita » Detail » Dewan Bahas Sembilan Raperda

MENU PINTAS

AGENDA SETWAN

Berita Utama

Dewan Bahas Sembilan Raperda

Rabu, 11 Mei 2016 15:22:09 wib Dibaca: 443 Pengunjung

Belum lama ini Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPrD) lebak menggelar rapat paripurna pembahasan dalam rangka pembahasan sembilan rancangan peraturan daerah.

Dari sembilan raperda tersebut, tiga diantaranya merupakan raperda inisiatif dewan, yang dinilai ampuh untuk mendongkrak pendapatan asli daerah.

Ketiga Raperda yang hingga kini masih pembahasan pihak legislatif dan eksekutif tersebut, yaitu raperda Kabupaten Lebak tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, raperda Kabupaten Lebak tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Lebak 2015-2030, serta raperda Kabupaten Lebak tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Sementara terkait alasan raperda Kabupaten Lebak tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan,menurut dewan, bahwa perusahaan telah menjadi institusi bisnis yang dominan. Artinya, perusahaan telah memberikan, pengaruh bagi pembangunan ekonomi Nasioanal.

Melalui aktivitas perusahaan secara nyata, telah memberikan lapangan kerja, menghasilkan produk barang maupun jasa yangdiperlukan untuk kehidupan masyarakat.

Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan tekhnologi Nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Berbagai peraturan telah dibuat terkait dengan kelembagaan dan aktivitas bisnis perusahaan. Secara prinsip, perusahaan adalah lembaga privat yang didirikan dengan modal dengan tujuan utamanya mencari keuntungan. Hal ini yang sering  menjadi alasan, perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis alitanpa memperhatikan nilai moral dan etika bisnis, sehingga operasionalisasi perusahaan seringkali menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti ketimpangan sosial, dampak lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidak setaraan kedudukan antara produsen dan konsumen, ketidaksamaan posisi tawar antara perusahaan dan karyawan, bahkan tanpa disadari, perusahaan telah melakukan pencelaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, dan lingkungan hidup secara luas.

Dari sisi yang lain, interaksi antara perusahaan dengan masyrakat secara sosial semakin lekat dan tak terpisahkan. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupamasyarakat. perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara/corporate citizenship yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat.

Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas di kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingka,tetaphidup dan peduli pada persoalan sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat.

Tanggung jawab sosial perusahaan diatur secara tegas didalam undang-undang nonor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan undaang-undang nomor 40 tahun2007 ten-tang perseroan terbatas. Hal ini dilatarbelakangi oleh amana undang-undang dasar negara Republik indonesia Tahun 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosialyang harus diatur oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu,berdasarkan prinsip pembangunanberkelanjutan, maka kami dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Lebak,berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya daya dukung lingkungan aktifitas korporasiyang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat di sekitarnya.

untuk melaksanakan program TSlP dibentuk forum TSLP yang dibiayai oleh perusahaan.

 

Oleh karena itu, kami memandang perlu kiranya mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara lebih tegas dan rinci dalam bentuk peraturan daerah. suasana kebatinan yang mendasari pembuatan peraturan daerah ini adalah semangat untuk menciptakan iklim investasi dalam dunia usaha yang lebihberetika dan memperhatikan nilai-nilai moral.sedangkan secara praktis.peraturan daerah tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum,membangurasa keadilan sosial, dan sebagai pedoman bagi peru

sahaan untuk menjalankan aktifitasnya dalam mencari keuntungan sekaligus untuk memberi kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah kabupaten lebak.

Selain itu, dewan telah melakukan kajian akademis,konsultasi ke kementrian terkait dan rapat dengan pendapat dengan unsur masyarakat dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya yang ad di kabupaten Lebak atas dasar pertimbangan,kajian. Saran dan masukan terhadap raperda tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini telah memenuhi aspek-aspek filosofis,sosiologis maupun yuridis dalam sebuah produk hukum daerah,serta sejalan pula dengan norma-norma sosial, budaya masyarakat dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat kabupaten Lebak.

Dewan berharap peraturan daerah ini,nantinya dapamemberikan manfaat kepada masyarakat serta lingkunga nyang berdampak positif untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat tanpa menimbulkan dampak negative bagi perusahaan itu sendiri.

Pembentukan peraturan daerah tentang tanggung jawabsosial dan lingkungan perusahaan ini dimaksudkan untukmemberikan arah, kebijakan,dan kepastian hukum atas pelaksanaan program TSLP agar sesuai dan searah dengan perencanaan pembangunan di kabupaten lebak. dan tujuannya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungayang bermanfaat bagi perusahaan sendiri,masyarakat sekitar,maupun masyarakat pada umumnya

Untuk melaksanakan program TSLP dibentuk forum TSLP yang dibiayai oleh perusahaan.

Adapun program penerapan TSLP dapat berbentuk, kerjasama dengan pemerintah dalam kegiatannya, pemberdayaan masyarakat,program langsung pada masyarakat,kemitraan bina lingkungan dan promosi.

Sedangkan bidang kerjanya meliputi : pendidikan dan kesehatan,pendampingan umum, olahraga dan seni,sosial keagamaan,pelestarian lingkungan hidup, dan bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosialdan lingkungan perusahaan ini merupakan lanjutan dari tahun 2015 yang lalu yang

pembahasannya tertunda sehingga Raperda ini atas usul badan legislasi daerah untuk mendapat prioritas pertama dalamya serta dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah kabupaten lebak. dikarenakan di wilayah provinsi banten yang belum memiliki peraturan daerah tentang tanggungjawab soal perusahaan adalah kabupaten daerah,maka dari itu dewan harapkan kepada panitia khusus dan pihak pemerintah daerah dapat bersinergi dalam pembahasannya sehingga peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dikabupaten lebak dapat segera terwujud sebagai payung hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban.

Sementara itu, Rancangan peraturan daerah kabupaten Lebak tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah kabupaten lebak.

Dewan berpendapat, bahwa pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana di amanatkan oleh undang-undang nomor 10 tahun 2009 dan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten tahun 2014-2034, pemerintah daerah berkewajiban atas penyelenggaraan kepariwisataan diantaranya menyediakan informasi kepariwisataan,perlindungan hukum,keamanan, keselamatan wisatawan.

Pemerintah daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro. Kecil, menengah dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara membuat kebijakan pengembangan serta memfasilitasi kemitraan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat dari penyelenggaraan Kepariwisataan.

 

menciptakan iklim kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yangsama dalam berusaha,memfasilitasi,memberikan kepastian hukum,memelihara,mengembangkan melestarikan asset daerah yang menjadi daya tarik wisata,mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negativ bagi masyarakat luas.

Pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil,dan merata keseimbangan,kemandirian, kelestarian,partisifatif,berkelanjutan,demokratis dan kesetaraan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan pembinaandan pemberdayaan terhadap keberadaan usaha paruiwisata, promosi pariwisata untuk ketertiban penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.

Sejalan dengan semangat otonomi darah yang memberikan kewenangan kepada daerah dibidang kepariwisataan, dan kegiatan kepariwisataan lainnya, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian usaha pariwisata diperlukan peraturan tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) undang-undang no-mor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dinyatakan bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah yang menyatakan pula bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional. Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota secara umum rancangan peraturan daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis dalam 13 Bab 63 pasal.

Sementara itu raperda Lebak tentang penyelenggaraan kepariwisataan menurut dewan, sejak awal telah disadar bahwa kegiatan pariwisata harus dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan nasioal mempunyai antara lain memperluas kesempatan berusahan dan lapangan kerja, sejalan dengan tahap-tahap pembangunan nasional, pelaksanaan pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan secara menyeluruh,berimbang bertahap dan berkesinambungan.

Nampak jelas bahwa pembangunan dibidang kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat pentingnya pembangunan dibidang kepariwisataan tersebut, maka dalam penyelenggaraannya harus berdasarkan asas-asas,manfaat, usaha bersama, kekeluargaan adil dan merata. Pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja,pendapatan, taraf hidup, dan sektor lain kerajinan tangan, cinderamata,penginapan. Transportasi dan lain-lainnya.

Keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah,seni dan budaya yang dimiliki Kabupaten Lebak merupakan modal dasar pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan kesempatan  berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal,nasional maupun Global.

Peraturan daerah ini di maksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan di daerah yang sesuai dengan kebijakan kearsipan nasional.

Kepariwisataan merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi strategis dan bersifat multidimensional serta melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi sebagai penggerakseluruh potensi yang dimiliki daerah dan menjadi pemicpengembangan kegiatan yang lain yang memerlukan penanganan secara terpadu, khususnya perencanaan kegiatan pariwisata, pengawasan mutu produk pembinaan, perizinan dan pengembangan pariwisata yang menjadi Wewenang Daerah.

Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan diselenggarakan dengan Prinsip antara lain menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari  konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan,menjunjung tinggi hak asasi manusia,keragaman budaya, kearifan lokal serta memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro. Kecil, menengah dan koperasi dalam bidang usaha kepariwisataan dengan cara membuat kebijakan pengembangan serta memfasilitasi kemitraan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat dari penyelenggaraan kepariwisataan,tujuan dari diusulkannya Raperda ini yaitu agar pemerintah daerah Kabupaten Lebak untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada para investor atau pengusaha yang ingin bergerak dibidang kepariwisataan di kabupaten Lebak dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah ( PAD ).

Adapun materi pokok yang disusun dalam rancangan peraturan daerah ini antara lain terdiri dariu 15 BAB dan 45 pasal.Selain tiga raperda inisatif dewan terdapat pembahasan 6 raperda yang di usulkan pihak executive. Dari 6 raperda tersebut diataranya terdapat raperda yang bertujuan untukmeningktakan taraf ekonomi masyarakat.

Sementara ke enam raperda tersebut yaitu raperdatentang peyelenggaraan kearsipan, raperda tentang retribusi perpanjangan izin, memperkerjakan tenaga kerjasing. Raperda tentang perlindungan tentang lingkungan hidup,r da tentang perubahan ke dua atas peraturan daerah kabupaten lebak nomor 6 tahun 2010 tentang pajak daerah,raperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sedangkan usulan ke enam raperda tersebut, pihak pemkab memiliki berbagai macam alasan dan tujuan.

Seperti raperda tentang penyelenggaraan kearsipan Menurut pihak eksekutif raperda ini adalah bentuk upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baidan bersih good governance and Clean government sertdalam manjaga agar dinamika gerak maju masyarakat,bangsa dan Negara terutama pemerintah daerah kedepan arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi acuan dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan bahkan Negara, oleh karena itu setiap instansi-instansi mulai dari lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan,perusahaan sampai dengan perseorangan harus menunjukkan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatannya.Pertanggung jawaban kegiatan dalam pengelolaan, dan pelaporan arsip tersebut diwujudkan dalam bentuk sistem rekaman kegiatan yang faktual, utuh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan. Untuk mewujudkan pertanggung jawaban tersebut, dibutuhkan kehadiran suatu lembaga kearsipan, yang berfungsi dalam mengendalikan kebijkan, pembinaan dan pengelolaan kersipan, agar terwujud sistem penyelenggaraan kersipan yang komprehensif dan terpadu.

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan komprehensif dan terpadu, perlu dibangun suatu sistem kearsipan daerah, meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Sistem kearsipan daerah berfungsi menjamin ketersediaan arsip yang aotentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasikan keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan.

Menurut pihak eksekutif, bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang pajak daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 yang salah satu jenis pajak yang diaturnya adalah pajak hiburan.

 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta sejalan dengan diterbitkannya undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan yang menggantikan undang-undanh nomor 7 tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan,serta berkembangnya teknologi informasi entang penyelenggadan komunikasi, perlu di bentukregulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak,yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Peraturan daerah ini di maksudkian untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan di daerah yang sesuai dengan kebijakan kearsipan nasional.

Sementara, rancangan Peraturan Daerah tentang retribusi  perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja Asing,pihak eksekutif,berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 150 undang-undang nomor 28 tahun 2009 yentang pajak daerah dan retribusi, Daerah dapat menambah jenis retribusi daerah sepanjang memenuhi Kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang.

Kemudian Peraturan pemerintah nomor 97 Tahun 2012 tentang retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan sebagai jenis retribusi daerah yang baru.

Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut serta dalam rangka meningkatakan Pendapatan Asli Daerah,Pemerintah kemudian menyusun peraturan daerah tentang retribusi perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Pemungutan retribusi perpanjangan IMTA relatif tidak menambah beban bagi masyarakat Kabupaten Lebak,mengingat retribusi perpanjangan IMTA dipungutkan kepada pemberi tenaga kerja asing yang melaksanakan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Lebak,apabila kita cermati,pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing biasanya merupakan pelaku usaha sekala besar dan bahkan korporasi Internasional.

Selain itu rapeda tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup,Menurut Pemkab permasalahan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagian kecil disebabkan olehs struktur geologis yang kompleks,sebagian besar disebabkan oleh perilaku masyarakat yang masih belum sepenuhnya mentaati ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan,ditambah dengan dengan penegakan hukum yang lemah serta lemahnya penataan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu rendahnya kepedulian dan kapasitas pelaku usaha/kegiatan  dalam menerapkan praktik-praktik usaha/kegiatan yang berwawasan lingkungan,masih banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan, pemahaman, kesadaran,kepedulian dan sikap yang mencerminkan kataatan terhadap hukum lingkungan,serta masih kurangnya fungsi control dari masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pelaku usaha/kegiatan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,pemerintah daerah memiliki sejumlah tugas dan wewenangdalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya adalah penataan terhadap ketentuan-ketentuan lingkungan hidup, yang diwujudkan melalui rangkaian tindakan/pencegahan yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingungan dan pengawasan.ungan hidup, melalui pembinaan, pencegahan, dan pengawasan.

Pembentukan Perda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya DPR dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup di daerah. Melalui materi muatan diatur dalam dalam Perda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, Dewan bisa mengatur sedemikian rupa baik kepada perorangan maupun pelaku usaha untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di Kabupaten Lebak.

Sedangkan, raperda tentang Perubahan atas PeraturaDaerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 TentanRetribusi Jasa Umum Kabupaten Lebak, telah menetapkaetribusi Jasa Umum dengan Peraturan Daerah noomor 7 Tahun 2010 tentang retribusi jasa umum, yang didalamnya mengatur mengenai jenis-jenis retribusi antara lain,Retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, Retribusi pelayanan biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, Retribusi pelayanan pasar, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi penggantian biaya cetak peta, Retribusi penyediaan danatau penyedotan kakus, Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pelayanan tera/tera ulang, dan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Rumah sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo telahditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah melalui keputusan Bupati nomor : 900/Kep.588-DPPKD/2015, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintanomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada Rumah Sakit Umum Dokter Adjidarmo tesebut, maka jasa layanan bukan merupakan Retribusi daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah nomor 7 tahun2 010 tentang retribusi jasa umum khususnya mengenai retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo.

Undang-undang nomor 24 tahun 2013 t administrasiundang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Perubahan kependudukan khususnya pasal 79 A menyatakan bahwa setiap pengurusan dan penertiban dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Hal ini mengakibatkan perlunya penghapusan mengenai ketentuan retribusi penggantian biaya cetakartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dakam peraturandaerah nomor 7 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum.

Penetapan struktur dan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang diatur dalam pasal 7peraturan daerah nomor 7 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum berpedoman pada ketentuan penjelasan pasa124 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajadaerah dan retribusi daerah

Mahkamah Konstitusi melalui putusan atas atas perkaranomor : 46/PUU-Xii/2014 telah membatalkan ketentuan

penjelasan pasal 124 undang-undang nomor 28 tahun 2009tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai tidaklanjut dari putusan Mahkamah Konsitusi tersebut harus dilakukan perubahan dan perbaikan terhadap penetapan struktur dan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Sementara rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor6 Tahun 2010 tentang pajak daerah.

Sementara rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang pajak daerah.

Menurut pihak eksekutif, bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang pajak daerah sebagaimana telah diubahdengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 yang salahsatu jenis pajak yang diaturnya adalah pajak hiburan. Hiburan merupak peningan jenis kegiatan yang dari tahun ketahun mengalami katan baik bdari segi jumlah maupun jenis dan ragam hiburan, peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang pajak daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2014, belum banyak mengatur/menetapkan jenis hiburan sebagai objek pajak, padahal dalam perkembangannya banyak jenis hiburan baru yang dapat menjadi potensi pajak daerah.

Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang pajak daerah, merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka menetapkan kembali jenis objek pajak hiburan yang dapat menjadi potensi bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

Selaian itu ekskutif mengusulkan raperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. yaitu Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria, reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasa/pemilikan serta aspek penggunaan/ pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor IX/MPR-RI/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelamatkan lahan pertanian pangan dari degradasi,fragmentasi dan alih fungsi lahan pertanian pangan ke nonpertanian adalah dngan menetapkan undang-undang nomor41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPBB) serta diimplementasikan dalam peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2011 ten-tang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelajutan.

Dalam rangka mengimplementasikan undang-undang tersebut, pemerintah kabupaten lebak menilai perluuntuk melakukan identifikasi dan inventarisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ada di wilayah kabupaten lebak, sekaligus dilakukan pengkajian dalamrangka pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salahsalah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatan kemakmurandan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Lebak perlu membentuk peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. (Sumber : Paripurna)

LAINNYA

Kamis, 14 September 2017 09:57:37

Jalan Poros Desa Masih Jadi Perhatian Dewan

Kamis, 07 September 2017 10:39:07

Pemkab Harus Tindak Tegas Pengusaha Galian Pasir

Kamis, 07 September 2017 10:22:17

Selalu Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

Kamis, 07 September 2017 10:03:11

PAW Emuy Mulyanah Jayabaya,Diusulkan Ke Gubernur

Kamis, 07 September 2017 09:45:15

Segera Bangun Jembatan Timbang

Top