Sabtu, 19 Agustus 2017 |
| |
»Selamat Datang di dprd-lebakkab.go.id | Situs Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak
Beranda Hari ini! » Berita » Detail » Komisi I Kunjungi Kabupaten Brebes Jawa Tengah Terkait Peralihan Perizinan Provinsi

MENU PINTAS

AGENDA SETWAN

Berita Utama

Komisi I Kunjungi Kabupaten Brebes Jawa Tengah Terkait Peralihan Perizinan Provinsi

Rabu, 13 April 2016 11:08:25 wib Dibaca: 365 Pengunjung

Sebanyak 12 Orang Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Lebak dari Komisi I , Mengadakan kunjunga kerja ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dalam rangka studi banding tentang perizinan yang wewnangnya dilimpahkan ke Provinsi.

Dalam kunjungan konsultasi untuk mengetahui mekanisme perizinan tersebut, anggota legislatif Lebak Langsung diterima oleh Asisten Daerah (ASDA) I D. Suprapto, SH dan Kepala BPPT serta para kabid,di ruang kerja Asda Pemerintah kabupaten Brebes, Pekan Lalu.

“Sesuai denagn Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,terkait perizinan yang dilimpahkan ke penmerintah Provinsi terutama Izin Usaha Pertambangan  (IUP) dan Izin Pertambangan  Rakyat (IPR), yang tadinya semua kewenangan mengeluarkan IUP dan IPR diserahkan ke Pemerintah Daerah, Inilah yang menjadi perhatian Anggota Legislatif Kbupaten Lebak  untuk mengatasi masalah dengan berkonsultasiu dan berkoordinasi/Studybanding ke Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, “ Kata Rusdana yang belum lama ini dilantik menjadi anggota DPRD.

Rusdana menambahkan hasil kunjunga ini sangat bermanfaat dalam  mengatasi masalah perizinan maupun non perizinan, dan hasil kunjungan akan direkomendasikan kpeada ketua DPRD sebagai kajian apa yang cocok diterapkan di Kabupaten Lebak, dalam rangka memaksimalkan /meningkatkan Pendapatan Aseli Daerah (PAD) , Melalui bidang perizinan.

“Kendala juga banyak dialami dalam merealisasikan perizinan pasca keluar undang-undang No. 23 tahun 2014,terutama perusahan tambang galian C yang perizinan diambilalih oleh Provinsi hanya memberikan kewenangan  menyelesaikan perizinan yang sedang berjalan, itu mustahil bisa dilaksanakan,”, ungkapnya.

Ia juga menyatakan, kewenangan yang sedikit dalam perizinan pertambangan yang diberikan ke Pemerintah Daerah , inin juga akan menghambat Peningkatan pendapatan Aseli Daerah.

Kendala juga banyak dialami dalam merealisasikan perizinan pasca keluar undang-undang nomor 23 Tahun 2014,terutama perusahaan tanbang galian C yang perizinan diambil alih oleh Provinsi masih belum menjadi aturan baku.

Sementara wewenang Pemerintah Daerah Tingkat II dalam surat perizinan hanya mengeluarkan Izin Prinsip Pemanfaatan ruang,dan UPL serta izin lingkungan lainnya. (Rizal Tanjung

LAINNYA

Jumat, 28 Juli 2017 13:20:51

Rapat Paripurna III

Jumat, 21 Juli 2017 10:16:54

Rapat Paripurna I

Jumat, 07 Juli 2017 11:18:43

Rapat Paripurna III

Senin, 03 April 2017 10:54:02

Rapat Kerja

Top