Sabtu, 19 Agustus 2017 |
| |
»Selamat Datang di dprd-lebakkab.go.id | Situs Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak
Beranda Hari ini! » Berita » Detail » Laporan Kunjungan Kerja Komisi I : Kinerja dan Peran Serta SATPOL PP Dalam Mengawal Perda dan Perbup

MENU PINTAS

AGENDA SETWAN

Berita Utama

Laporan Kunjungan Kerja Komisi I : Kinerja dan Peran Serta SATPOL PP Dalam Mengawal Perda dan Perbup

Senin, 25 Juli 2016 09:54:07 wib Dibaca: 325 Pengunjung

Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat yang memiliki 386 desa dan tersebar di 47 kecamatan dikunjungi Komisi I DPRD Kab. Lebak pada 10 hingga 11 Mei ini. Program kunjungan kerja (kunker) DPRD Kab. Lebak yang telah teragendakan ini diikuti seluruh anggota Komisi I juga Ketua DPRD, Junaedi Ibnu Jarta dan  Wakil Ketua III, H. Abay Zaenudin.

Ketua Komisi I, Yanto mengatakan,kunjungan kerja ke Kabupaten Sukabumi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan dan penerapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satpol PP Kab. Sukabumi. “Kita ingin mengetahui secara langsung sejauh mana proses pelaksanaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sat pol PP dalam penegakan Perda dan Perbub di Kabupaten Sukabumi”, terangnya.

Dengan visi Terwujudnya Situasi dan Kondisi Kabupaten Sukabumi yang Tertib Aman dan Tentram melalui Optimalisasi Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat, Satpol PP menjalankan misi Memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksana annya; Meningkatkan mutu sumber daya aparatur dan non aparatur serta sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Polisi Pamong Praja; Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai wujud peran serta masyarakat dalam bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Satpol PP Kabupaten Sukabumi sudah mengadakan kerjasama untuk menegakan Kamtibmas dengam semua Kabupaten dan Kota yang berbatasan langsung dengan Kab. Sukabumi. Hal ini demi menjaga dari kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban mengingat sumber daya alam dan kondisi demografis penduduk kabupaten Sukabumi yang cukup beraneka ragam.

Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kabupaten Sukabumi relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha.

Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukabumi. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Sukabumi menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud adalah pemberdayaan Satpol PP, dalam hal ini dibidangi oleh fungsi Penyidikan dan Penindakan melalui tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Satpol PP Kabupaten Sukabumi tidak dapat bertindak secara menyendiri karena banyak keterkaitan tugas dengan pihak lain, baik dengan SKPD yang ada, LSM, pihak swasta maupun kelembagaan lainnya, untuk itu dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Satpol PP senantiasa mengedepankan koordinasi dan kerjasama yang baik. Dengan berpedoman kepada tugas dan fungsinya senantiasa menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, yang diantaranya melakukan kegiatan Pembinaan Masyarakat dalam Memelihara Trantibum yang dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan.

Sedangkan dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan tindakan di lapangan beserta aparat POLRI, Kejaksanaan, Kehakiman, TNI dan Instansi terkait lainnya, baik berupa operasi Yustisi, Patroli, Pengawasan dan Monitoring, serta Operasi Penertiban.

Untuk menunjang semua program kegiatannya, Satpol PP Kabupaten Sukabumi yang terdiri yang dari 100 personil yang dipimpin oleh kepala Satpol PP, sekretaris dan para kabid dan kasubag, menganggarkan 10 miliar untuk mendanai belanja langsung dan tidak langsung. Seluruh pegawai Satpol PP juga mempunyai tunjangan khusus disamping tunjangan daerah yang sudah dianggarkan.

Hasil dari Kunker ke Satpol PP Kab. Sukabumi, Komisi I DPRD Kab. Lebak merekomendasikan kepada Ketua DPRD Kab. Lebak melalui Satpol PP Kab. Lebak agar bisa meningkatkan kinerja dan peran Satpol PP terutama dalam hal pengawalan dan penertiban Perda dan Perbup yang sudah di sahkan oleh Pemerintah Kab. Lebak. 

LAINNYA

Jumat, 28 Juli 2017 13:20:51

Rapat Paripurna III

Jumat, 21 Juli 2017 10:16:54

Rapat Paripurna I

Jumat, 07 Juli 2017 11:18:43

Rapat Paripurna III

Senin, 03 April 2017 10:54:02

Rapat Kerja

Top