Selasa, 17 Oktober 2017 |
| |
»Selamat Datang di dprd-lebakkab.go.id | Situs Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak
Beranda Hari ini! » Berita » Detail » Workshopkan Anggota, DPRD Lebak Siap Sambut LKPJ Bupati

MENU PINTAS

AGENDA SETWAN

Berita Utama

Workshopkan Anggota, DPRD Lebak Siap Sambut LKPJ Bupati

Senin, 25 Juli 2016 09:00:13 wib Dibaca: 476 Pengunjung

Untuk kesekian kalinya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak melakukan perjalanan keluar kota, guna memenuhi kegiatan workshop. Acara yang dilaksanakan pada 25 hingga 27

Maret di hotel Arnava, Bogor ini sangat penting diikuti oleh anggota DPRD Kabupaten Lebak, mengingat tema workshop yang berkaitan dengan persiapan agenda DPRD mengenai pembahasan LKPJ Bupati Mei ini.Kelima puluh anggota DPRD Kabupaten Lebak mengikuti kegiatan ini.

“Optimalisasi Fungsi DPRD dalam bentuk Pokok-pokok Pikiran dan Koreksi Kinerja Pemerintah Daerahmelalui Pengkajian LKPJ”, menjadi temanya. Mengenai materi-materi dalam workshop tersebut, seperti yang di sampaikan oleh Ikhsan Abdul Wahid, M.Si, penyelenggara juga Ketua Lembaga Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat (LPSém), “Peserta workshop akan dibekali materi yang meliputi dua topik, yaitu per tama, materi yang berhubungan dengan strategi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dalam meningkatkan optimalisasi kinerja DPRD sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan kedua, topik yang berhubungan dengan teknik analisis dan koreksi dalam LKPJ Kepala Daerah,” paparnya dalam sambutan pembukaan workshop.

Terkait hal itu, Junaedi Ibnu Jarta, Ketua DPRD Kabupaten Lebak meminta kepada seluruh anggota DPRDKabupaten Lebak mengikuti dengan serius dan apresiasif pada semua sesi kegiatan. “Saya berharap rekanrekan anggota DPRD Kabupaten Lebak mengikuti seluruh sesi kegiatan dengan serius dan apresisasif hingga akhir kegiatan,” kata Junaedi dalam kesempatan memberikan sambutanpembukaan workshop. Junaedi juga mengharapkan kegiatan workshop ini dapat memperkaya wawasan dan meningkatkan kinerja bagi anggota DPRD Kabupaten Lebak. “Kiranya pembekalan materi-materi yang akan diserap dalam kegiatan ini dapat mengoptimalkan peranan DPRD dalam mengontrol kinerja pemerintah daerah”, harapnya sekaligus membuka secara resmi workshop tersebut.

Ada empat materi dalam workshop yang akan disampaikan dan telah dibagi kedalam empat sesi penyampaian.

materi. Sesi pertama, ma teri “Analisis LHP-BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang semula dijadwalkan akan disampaikan oleh narasumber Drs. Zakaria, mantan Auditor Senior BPK-RI digantikan narasumber Dr. Hary Nurcahya Murni, Ditjen Keuangan Daerah, Kemendagri.

Pada kesempatan sesi ini, Hary memaparkan tentang jenis-jenis laporan ke pala daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan APDB berikut prinsip pertanggung jawaban pengelolaan keuangannegara yang tertuang dalam pasal 13 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara serta penjelasan umum UU

17/2003. Kom ponen LK-SAP – PP 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan hingga tugas dan wewenang DPRD dijelaskan secara terperinci oleh Hary.

Lebih jauh lagi Hary menerangkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan menjelaskan, bahwa hakekat pemeriksaan atas LKPD merupakan pengujian atas lima hal yang antara lain; Keberadaan dan Keterjadian; Kelengkapan; Hak dan Kewajiban; Ketepatan Penilaian dan Pengalokasian; dan Penyajian dan Pengungkapan. Metodologi pemeriksaan LKPD juga tidak luput dijelaskan oleh Hary.

Mengenai Opini Pemeriksaan yang ada dalam bahasan materi, Hary menjelaskan bahwa opini pemeriksaan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai ke wajaran informasi keuangan yang di sajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada:

  1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) – PP 24 – 2005 dan PP 71 – 2010.
  2.  Kecukupan Pengung kapan.
  3.  Kepatuhan terhadap Perundang-undangan.
  4.  Efektivitas Pengendalian Umum.

Adapun jenis Opini adalah;

  1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
  2. Wajar dengan Pengecualian (WDP);
  3. Tidak Wajar; dan
  4. Tidak Memberikan Pendapat.

Agar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), Hary memberikan masukan bahwa LKPD memerlukan perbaikan-perbaikan, diantaranya; Kebijak an pengelolaan keuangan daerah, Sistem aplikasi tekno logi komputer, inventarisasi asset, utang dan piutang, Jadwal waktu penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan serta pertanggungjawaban, Quality Assurance atas LKPD oleh pengawas intern (inspektorat), dan Sumberdaya manusia. Berkaitan dengan opini ini, Hary menekankan bahwa tidak ada jaminan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPJ kepala daerah tidak ada korupsi. Tidak ada hubungannya antara WTP dengan hilang nya korupsi.

Paparan materi yang disampaikan oleh Hary diperhatikan betul oleh Anggota DPRD Lebak sebagai peserta workshop hingga selesai. Dengan antusias beberapa peserta mengambil kesempatan bertanya pada sesi tanya-jawab (dialog interaktif) yang diberikan oleh narasumber. Setiap pertanyaan yang disampaikan oleh peserta langsung dijawab oleh narasumber.

Sesi kedua, materi “Teknik Analisis dalam Mengkaji LKPJ Kepala Daerah” yang disampaikan oleh narasumber Miqdad Husein, SH, MH, Pakar Hukum Tata Negara GIP. Mengawali pemaparannya Miqdad menjelaskan bahwa DPRD mempu nyai kecenderungan dalam menyikapi LKPJ. Dalam membahas LKPJ dalam keterputusan dengan APBD, DPRD sering lupa bahwa obyek kajian dan pendalaman tidak terletak didalam LKPJ, melainkan didalam APBD. Karena itu pembahasanLKPJ sama dengan pembahasan pelaksanaan APBD.

Kemudian mengenai agenda pembahasan, DPRD belum memiliki agenda pembahasan yang terfokus, sehingga obyek bahasan cenderung melebar sehingga kurang mendalam. Belum lagi aura kekuasaan, DPRD seringkali merasa inferior berhadapan dengan eksekutif, sehingga ragu menyampaikan catatan dan rekomendasi yang kritis. DPRD juga se ring terjebak dalam penga wasanteknis, bukan pengawasan politis, karena berusaha memeriksa kinerja ke uangan bukan kinerja pelaksanaan tugas.

Untuk hal ini, Miqdad memberikan saran serta langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh DPRD dalam hal menyikapi LKPJ kepada peserta workshop.Selain itu Miqdad menekankan kepada peserta, ada beberapa hal yang harus diwaspadai oleh DPRD,  diantaranya; Friksi dan konflik terselubung antara fraksi dengan pansus;

Konflik terselubung antara pimpinan fraksi dengan anggotanya yang duduk dalam pansus; intervensi eksternal terhadap catatan dan rekomendasi DPRD atas LKPJ; Kurangnya kehendak politik kolektif DPRD untuk melakukan fungsi kontrol secara obyektif; Obyektifitas dan kedalaman catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah akan meningkatkan citra DPRD sebagai lembaga kontrol.

 “Kebersamaan sangat penting dilakukan, karena kekuatan DPRD hanya ada pada kekompakan. Satu saja anggota ada yang “masuk angin”, kepala daerah secara politik akan melakukan pengabaian aspirasi DPRD. Kekhawatiran kepala daerah adalah, apabila DPRD kompak.”

Dari pemaparan yang disampaikan oleh narasumber, ada secercah semangat dan harapan dari para peserta. Materi yang disampaikan merupakan informasi dan ilmu yang seolah-olah baru bagi para peserta. “Setelah mendapatkan informasi dari bapak seolaholah kami mendapatkan ilmu baru, bahwa anggota DPRD harus pandaipandai dan lebih cermat dalam kaitannya sebagai lembaga pengawas,” kata Rully Sugiharto Wibowo, anggota Badan Anggaran DPRD Lebak yang ikut serta dalam kegiatan workshop pada kesempatan sesi tanya-jawab.

Sesi ketiga adalah materi “Teknik Menyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD Sesuai dengan Aspirasi Masyarakat” yang disampaikan oleh narasumber Drs. M. Babay Sujawandi, Pengamat Kebijakan Daerah. Dalam pemaparan materinya Babay menjelaskan, harus ada benang merah antara perencanaan dengan penganggaran yang disusun kedalam RKPD dan KUA-PASS (ini yang dilampirkan dalam Perda APBD), sedangkan RPJMD tidak dilampirkan.

Sementara evaluasi hanya mencocokan antara perencanaan dengan pengang garan. Sedangkan Pokok-pokok pikiran baru muncul dalam PMDN 54 Tahun 2010. Ini merupakan pelaksanaan dari PP 8 tahun 2008. “Namun yang perlu diketahui oleh bapak-ibu bahwa arti DPRD sebagai wakil rakyat di hapus kan perannya dalam PMDN 54 tahun 2010”, kata Babay dalam penjelasannya. “Kesimpulannya, aspirasi

dari DPRD menjadi kecil porsinya,” tambah nya. Hal ini menunjukan bahwa PMDN 54 mengandung keberpihakan kepada eksekutif.

Tiga hal yang sering dilupakan oleh DPRD lanjut Babay, pertama, pembahas an dengan dewan untuk memberikan masukan pada saat penyusunan RPJMD. Kedua, Penyampaian pokok pikiran DPRD pada saat persiapan penyusunan RKPD, dan ketiga, penyusunan Perda tentang tatacara penyusunan RPJP Daerah, dan RPJMD. Jadi pokok-pokok pikiran DPRD harus dimasukan sejak tahapan persiapan, bukan pada saat penyusunan RKPD. Tapi ada satu pasal yang dapat membantu eksistensi DPRD dalam UU 25 tahun 2004 tentang perencanaan, bahwa DPRD dapat menyusun tatacara perencanaan yang di atur dengan Perda tatacara perencanaan.

Lebih lanjut Babay menerangkan, Perda tatacara perencanaan dan memasukan aspirasi dewan pada tahap persiapan, rancangan awal, musrenbang sampai masuk RKPD menjadi rekomendasi DPRD untuk mengantisipasi hal-hal yang sering dilupakan.

Sesi terakhir merupakan sesi diskusi dengan tema “Merumuskan Rekomendasi Strategis dalam Menyusun Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Koreksi terhadap LKPJ” merupakan penutup rangkaian kegiatan pembekalan pada acara workshop. Bertindak selaku fasilitator dalam sesi diskusi ini adalah Ikhsan Abdul Wahid, M.Si.

Dari hasil diskusi yang panjang terdapat beberapa catatan penting dan strategis yang tertuang dalam ke simpulan akhir dari sesi diskusi tersebut. Ada tiga catatan penting bagi peserta workshop yaitu; catatan penting terkait Pengawasan DPRD terhadap LHP-BPK dari LKPD; catatan penting terkait Koreksi terhadap LKPJ; dan catatan penting terkait Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Dengan berakhirnya sesi diskusi, rangkaian kegiatan pembekalan telah selesai. Dipenghujung acara penutupan worksop, ketua Lembaga Pengembangan Ekonomi Sosial Kemasyarakatan (LPSEM), Ikhsan meng harapkan kede

Untuk kesekian kalinya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak melakukan perjalanan keluar kota, guna memenuhi kegiatan workshop. Acara yang dilaksanakan pada 25 hingga 27

Maret di hotel Arnava, Bogor ini sangat penting diikuti oleh anggota DPRD Kabupaten Lebak, mengingat tema workshop yang berkaitan dengan persiapan agenda DPRD mengenai pembahasan LKPJ Bupati Mei ini.

Kelima puluh anggota DPRD Kabupaten Lebak mengikuti kegiatan ini.“Optimalisasi Fungsi DPRD dalam bentuk Pokok-pokok Pikiran dan Koreksi Kinerja Pemerintah Daerah melalui Pengkajian LKPJ”, menjadi te manya. Mengenai materi-materi dalam workshop tersebut, seperti yang di sampaikan oleh Ikhsan Abdul Wahid, M.Si, penyelenggara juga Ketua Lembaga Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat (LPSEM), “Peserta workshop akan dibekali materi yang meliputi dua topik, yaitu pertama, materi yang berhubungan de ngan strategi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dalam mening katkan optimalisasi kinerja DPRD sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan kedua, topik yang berhubungan dengan teknik analisis dan koreksi dalam LKPJ Kepala Daerah,” paparnya dalam sambutan pembukaan workshop.

Terkait hal itu, Junaedi Ibnu Jarta, Ketua DPRD Kabupaten Lebak meminta kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Lebak mengikuti dengan serius dan apresiasif pada semua sesi kegiatan. “Saya berharap rekanrekan anggota DPRD Kabupaten Lebak mengikuti seluruh sesi kegiatan dengan serius dan apresisasif hingga akhir kegiatan,” kata Junaedi dalam kesempatan memberikan sambutan

pembukaan workshop. Junaedi juga mengharapkan kegiatan workshop ini dapat memperkaya wawasan dan meningkatkan kinerja bagi anggota DPRD Kabupaten Lebak. “Kiranya pem bekalan materi-materi yang akan diserap dalam kegiatan ini dapat mengo ptimalkan peranan DPRD dalam mengontrol kinerja pemerin tah daerah”, harapnya sekaligus mem buka secara resmi workshop tersebut.

Ada empat materi dalam workshop yang akan disampaikan dan telah dibagi kedalam empat sesi penyampaian.materi. Sesi pertama, materi “Analisis LHP-BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang semula dijadwalkan akan disampaikan oleh narasumber Drs. Zakaria, mantan Auditor Senior BPK-RI digantikan narasumber Dr. Hary Nurcahya Murni, Ditjen Keuangan Daerah, Kemendagri.

Pada kesempatan sesi ini, Hary memaparkan tentang jenis-jenis laporan ke pala daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APDB berikut prinsip pertang gungjawab an pengelolaan keuangan negara yang tertuang dalam pasal 13 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara serta penjelasan umum UU 17/2003. Kom ponen LK-SAP – PP 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan hingga tugas dan wewenang DPRD dijelaskan secara terperinci oleh Hary.

Lebih jauh lagi Hary menerangkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan menjelaskan, bahwa hakekat pemeriksaan atas LKPD merupakan pengujian atas lima hal yang antara lain; Keberadaan dan Keterjadian; Kelengkapan; Hak dan Ke wajiban; Ketepatan Penilaian dan Pengalokasian; dan Penyajian dan Pengungkapan.

Metodologi pemeriksaan LKPD juga tidak luput dijelaskan oleh Hary.

Mengenai Opini Pemeriksaan yang ada dalam bahasan materi, Hary menjelaskan bahwa opini pemeriksaan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada:

  1. Kesesuaian de ngan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) – PP 24 – 2005 dan PP 71 – 2010.
  2.  Kecukupan Pengung kapan.
  3.  Kepatuhan terhadap Perundang-undangan.
  4.  Efektivitas Pengendalian Umum.

Adapun jenis Opini adalah;

  1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
  2. Wajar dengan Pengecualian (WDP);
  3. Tidak Wajar; dan
  4. Tidak Memberikan Pendapat.

Agar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), Hary memberikan masukan bahwa LKPDmemerlukan perbaikan-perbaikan, diantaranya; Kebijak an pengelolaan keuangan daerah, Sistem aplikasi tekno logi komputer, inventarisasi asset, utang dan piutang, Jadwal waktu penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan serta pertanggungjawaban, Quality Assurance atas LKPD oleh pengawas intern (inspektorat), dan Sumberdaya manusia. Berkaitan dengan opini ini, Hary menekankan bahwa tidak ada jaminan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPJ kepala daerah tidak ada korupsi. Tidak ada hubungannya antara WTP dengan hilang nya korupsi.

Paparan materi yang disampaikan oleh Hary diperhatikan betul oleh Anggota DPRD Lebak sebagai peserta workshop hingga selesai. Dengan antusias beberapa peserta mengambil kesempatan bertanya pada sesi tanya-jawab (dialog interaktif) yang diberikan oleh narasumber. Setiap pertanyaan yang disampaikan oleh peserta langsung dijawab oleh narasumber.

Sesi kedua, materi “Teknik Analisis dalam Mengkaji LKPJ Kepala Daerah” yang disampaikan oleh narasumber Miqdad Husein, SH, MH, Pakar Hukum Tata Negara GIP. Mengawali pemaparannya Miqdad menjelaskan bahwa DPRD mempu nyai kecenderungan dalam menyikapi LKPJ. Dalam membahas LKPJ dalam keterputusan dengan APBD, DPRD sering lupa bahwa obyek kajian dan pendalaman tidak terletak didalam LKPJ, melainkan didalam APBD. Karena itu pembahasan LKPJ sama dengan pembahasan pelaksanaan APBD.

Kemudian mengenai agenda pembahasan, DPRD belum memiliki agenda pembahasan yang terfokus, sehingga obyek bahasan cenderung melebar sehingga kurang mendalam. Belum lagi aura kekuasaan, DPRD seringkali merasa inferior berhadapan dengan eksekutif, sehingga ragu menyampaikan catatan dan rekomendasi yang kritis. DPRD juga se ring terjebak dalam pengawasan teknis, bukan pengawasan politis, karena berusaha memeriksa kinerja ke uangan bukan kinerja pelaksanaan tugas.

Untuk hal ini, Miqdad memberikan saran serta langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh DPRD dalam hal menyikapi LKPJ kepada peserta workshop.

Selain itu Miqdad menekankan kepada peserta, ada beberapa hal yang harus diwaspadai oleh DPRD,  di antaranya; Friksi dan konfl ik terselubung antara fraksi dengan pansus;

Konflik terselubung antara pimpinan fraksi dengan anggotanya yang duduk dalam pansus; intervensi eksternal terhadap catatan dan rekomendasi DPRD atas LKPJ; Kurangnya kehendak politik kolektif DPRD untuk melakukan fungsi kontrol secara obyektif; Obyektifitas dan kedalaman catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah akan meningkatkan citra DPRD sebagai lembaga kontrol.

 “Kebersamaan sangat penting dilakukan, karena kekuatan DPRD hanya ada pada kekompakan. Satu saja anggota ada yang “masuk angin”, kepala daerah secara politik akan melakukan pengabaian aspirasi DPRD. Kekhawatiran kepala daerah adalah, apabila DPRD kompak.”

Dari pemaparan yang disampaikan oleh narasumber, ada secercah semangat dan harapan dari para peserta. Materi yang disampaikan merupakan informasi dan ilmu yang seolah-olah baru bagi para peserta. “Setelah mendapatkan informasi dari bapak seolaholah kami mendapatkan ilmu baru, bahwa anggota DPRD harus pandaipandai dan lebih cermat dalam kaitannya sebagai lembaga pengawas,” kata Rully Sugiharto Wibowo, anggota Badan Anggaran DPRD Lebak yang ikut serta dalam kegiatan workshop pada kesempatan sesi tanya-jawab.

Sesi ketiga adalah materi “Teknik Menyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD Sesuai dengan Aspirasi Masyarakat” yang disampaikan oleh narasumber Drs. M. Babay Sujawandi, Pengamat Kebijakan Daerah. Dalam pemaparan materinya Babay menjelaskan, harus ada benang merah antara perencanaan dengan penganggaran yang disusun kedalam RKPD dan KUA-PASS (ini yang dilampirkan dalam Perda APBD), sedangkan RPJMD tidak dilampirkan.

Sementara evaluasi hanya mencocokan antara perencanaan dengan pengang garan. Sedangkan Pokok-pokok pikiran baru muncul dalam PMDN 54 Tahun 2010. Ini merupakan pelaksanaan dari PP 8 tahun 2008. “Namun yang perlu diketahui oleh bapak-ibu bahwa arti DPRD sebagai wakil rakyat di hapus kan perannya dalam PMDN 54 tahun 2010”, kata Babay dalam penjelasannya. “Kesimpulannya, aspirasi

dari DPRD menjadi kecil porsinya,” tambahnya. Hal ini menunjukan bahwa PMDN 54 mengandung keberpihakan kepada eksekutif.

Tiga hal yang sering dilupakan oleh DPRD lanjut Babay, pertama, pembahas an dengan dewan untuk memberikan masukan pada saat penyusunan RPJMD. Kedua, Penyampaian pokok pikiran DPRD pada saat persiapan penyusunan RKPD, dan ketiga, penyusunan Perda tentang tatacara penyusunan RPJP Daerah, dan RPJMD. Jadi pokok-pokok pikiran DPRD harus dimasukan sejak tahapan persiapan, bukan pada saat penyusunan RKPD. Tapi ada satu pasal yang dapat membantu eksistensi DPRD dalam UU 25 tahun 2004 tentang perencanaan, bahwa DPRD dapat me nyusun tatacara perencanaan yang diatur dengan Perda tatacara perencanaan.

Lebih lanjut Babay menerangkan, Perda tatacara perencanaan dan memasukan aspirasi dewan pada tahap persiapan, rancangan awal, musrenbang sampai masuk RKPD menjadi rekomendasi DPRD untuk mengantisipasi hal-hal yang sering dilupakan.

Sesi terakhir merupakan sesi diskusi dengan tema “Merumuskan Rekomendasi Strategis dalam Menyusun Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Koreksi terhadap LKPJ” merupakan penutup rangkaian kegiatan pembekalan pada acara workshop. Bertindak selaku fasilitator dalam sesi diskusi ini adalah Ikhsan Abdul Wahid, M.Si.

Dari hasil diskusi yang panjang terdapat beberapa catatan penting dan strategis yang tertuang dalam ke simpulan akhir dari sesi diskusi tersebut. Ada tiga catatan penting bagi peserta workshop yaitu; catatan penting terkait Pengawasan DPRD terhadap LHP-BPK dari LKPD; catatan penting terkait Koreksi terhadap LKPJ; dan catatan penting terkait Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Dengan berakhirnya sesi diskusi, rangkaian kegiatan pembekalan telah selesai. Dipenghujung acara penutupan worksop, ketua Lembaga Pengembangan Ekonomi Sosial Kemasyarakatan (LPSEM), Ikhsan meng harapkan kedepan kegiatan-kegiatan serupa dapat ditingkatkan dalam rangka memperkaya dan me nam bah kapasitas anggota DPRD Ka bupaten Lebak guna menjadi pengawas dan penyeimbang yang efektif terhadap eksekutif dalam upaya men jadi wakil rakyat yang sesuai de ngan harapan publik.

Diakhir acara, H. Mas Yogi Rochmat, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lebak yang juga menjadi pe ser ta workshop berkesempatan me nutup ke giatan secara resmi dengan me ngu capkan Al-hamdulillahi rabbil ’alamiin.

 

LAINNYA

Kamis, 14 September 2017 09:57:37

Jalan Poros Desa Masih Jadi Perhatian Dewan

Kamis, 07 September 2017 10:39:07

Pemkab Harus Tindak Tegas Pengusaha Galian Pasir

Kamis, 07 September 2017 10:22:17

Selalu Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

Kamis, 07 September 2017 10:03:11

PAW Emuy Mulyanah Jayabaya,Diusulkan Ke Gubernur

Kamis, 07 September 2017 09:45:15

Segera Bangun Jembatan Timbang

Top