Anggota Dewan Lebak Usul Bentuk Pansus HGU

Berita Dewan Berita Media Opini Dan Artikel
Please follow and like us:
0

Dua anggota dewan tersebut dari Fraksi PPP atas nama Musa Weliansyah, dan dari Nasdem atas nama Peri Purnama. Hal itu disampaikan saat menggelar audiensi atas masalah lahan HGU PT Bantam Prenger Rubber dengan Pemkab Lebak.”Masalah lahan HGU ini rumit. Untuk kemajuan Kabupaten Lebak saya kira Fraksi PPP mengusulkan pembentukan pansus HGU di Lebak,” kata Musa Weliansyah, kemarin. Musa menjelaskan, kaitan lahan HGU dikatakan rumit karena banyak masalah saling berkaitan. Misalnya terkait proses pengajuan perpanjangan izin HGU oleh PT Bantam yang prosesnya menggantung selama 17 tahun tanpa ada penyelesaian. Dimana Pemkab Lebak siap memberikan rekomendasi asalkan PT Bantam menyerahkan sebagian lahannya untuk fasos fasum. “Ketika keduanya (PT Bantam dengan pemkab) dipertemukan ternyata tertundanya perpanjangan izin HGU ada miskomunikasi. Selain miskomunikasi di sana juga ada permasalahan kaitan lahan sudah tidak diperpanjang saat ini sebagian sudah digaraf warga dan dikuasi oleh seorang pengusaha,” katanya.

Masalah lainnya, diungkapkan Musa, disisi lain Pemkab Lebak tidak memberikan rekomendasi akan tetapi dilain pihak, ada SPPT atau tagihan PBB kepada pihak perusahaan. “Perusahaan masih terima SPPT dan juga melakukan pembayaran yang nilainya mencapai Rp 100 juta. Uang pajaknya masih tetap diterima tapi belum direkom sehingga untuk memperjelas dan menyelesaikan masalah harus segera dibentuk pansus,” katanya. Anggota DPRD Fraksi Nasdem Peri Purnama sependapat DPRD Lebak perlu membuat pansus.

“Ini kaitan lahan HGU apa mau dilepas ke masyarakat. Masalah HGU ini bukan hanya PT Bantam tapi masih banyak lagi,” katanya. Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Lebak Bambang SP menuturkan, terkait usulan tersebut merupakan usulan yang patut diapresiasi. Tidak menutup kemungkinan nanti akan dibentuk pansus HGU. “Namun hal itu menjadi bahan catatan yang nanti akan kita sampaikan kepada ketua DPRD devinitif, kalau sekarang kan belum terbentuk AKD jadi masih pimpinan sementara,” katanya.

Terpisah, Ketua DPD Badak Banten Kabupaten Lebak Eli Sahroni mendukung penuh pembentukan pansus lahan HGU. “Itu harus segera dibentuk karena memang banyak lahan HGU bermasalah. Selain oleh PT Bantam yang masih bermasalah itu, lahan HGU PT PN VIII yang saat ini izinnya sudah habis dan usahanya masih jalan, tapi begitu diminta sebagian lahan untuk kepentingan publik salah satunya rumah sakit, sejak 2014 hingga sekarang tidak juga kunjung diberikan,” katanya. l Rizal

Please follow and like us:
0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *