PEMKAB DIDESAK TAGIH JANJI PEMERINTAH PUSAT, SOAL DTH DAN HUNTAP

Berita Dewan Uncategorized

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak Abdul Rohman, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menagih dana tunggu hunian (DTH) serta bantuan hunian tetap (Huntap) bagi korban banjir bandang dan longsor yang dijanjikan Pemerintah Pusat. Pasalnya, sampai saat ini janji tersebut belum terealisasi.

Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di awal tahun 2020 lalu, mengakibatkan ribuan rumah, jalan, jembatan serta paslitias umum lainnya mengalami rusak berat. Bahkan, akibat peristiwa tersebut terdapat korban jiwa yang terseret derasnya air dampak meluapnya sungai ciberang serta tertimbun tanah longsor. Pemerintah pusat dan daerah berusaha beras melakukan penangan pasca kejadian dengan mendistribusikan bantuan sandang pangannya. Bahkan pemerintah pusat menjanjikan akan memberikan bantuan huntap serta uang DTH kepada masyarakat terdampak sampai huntap itu turun. Namun, nyatanya sampai saat ini janji tersebut belum direalisasikan. “Ada beberapa aspirasi dari masyarakat saat reses kemarin, salah satunya mengenai DTH Rp. 600.000 per bulan untuk korban banjir yang dijanjikan Pemerintah Pusat yang sampai sekarang belum juga diterima,” kata Abdul Rohman.

Kata Abdul Rohman, hasil resesnya tersebut telah disampaikan pada acara Rapat Paripurna beberapa hari lalu. Dengan adanya harapan serta melihat kondisinya Pemkab Lebak, harus mendorong agar bantuan yang dijanjikan Pemerintah Pusat tersebut agar segera diterima oleh masyarakat korban bencana.“Mereka dijanjikan oleh Pemerintah Pusat, tapi memang dalam kesempatan itu disampaikan oleh Bupati Lebak. Karena sampai saat ini masyarakat belum menerima, akhirnya yang disalahkan adalah Pemkab Lebak,” ujar Politisi Partai Keadilan Sejahterah (PKS) ini. Selain persoalan DTH yang juga tak kunjung diterima warga, Pemkab Lebak juga harus mendorong kepada Pemerintah Pusat agar segera menyelesaikan terkait proses pembayaran lahan masyarakat yang masuk dalam zona genangan proyek Waduk Karian.“Dua persoalan ini yang saya minta agar Pemkab Lebak bisa mendorong terus ke Pemerintah Pusat agar secepatnya bisa terealisasi. Jangan sampai ada kesan mereka korban banjir dilupakan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak, Kapawi mengatakan, ajuan dari bagi korban terdampak bencana banjir bandang yang di awal tahun 2020 itu sudah di serahkan ke pemerintah pusat. Namun hasilnya sampai saat ini belum ada.”Secara administrasi sudah kita serahkan. Kita juga berharap bantuan tersebut bisa segera cair. Bahkan, kita sampai saat ini masih mendistribusikan logistik kepada masyarakat yang terdampak bencana tersebut yang kini tinggal di hunian sementara,” kata singkatnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *