DPRD Lebak Pertanyakan Ijin Pembangunan Pabrik Pengolahan Limbah B3

Berita Dewan

Proses pembangunan prasarana pengolahan dan pemanfaatan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang lokasinya mencakup dua Desa di Blok Cekdam kampung tutul Desa Citeras dan Desa Nameng kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, dipertanyakan DPRD lebak karena ditengarai proses pembangunannya tidak mengantongi perijinan semestinya.

Diungkapkan Junaedi Ibnu Jarta Plt. Ketua DPRD Lebak, saat dihubungi bahwa DPRD Lebak pada konteks itu, melihat adanya kekhawatiran atas rencana usaha PT.Final Waste Tekhnologi (FWT), yang mana kegiatannya cenderung mengangkangi aturan yang berlaku di Kabupaten Lebak.“ Kalau kami telaah, ada upaya mengangkangi aturan oleh perusahaan. Dimana proses pembangunan prasarana pabrik berjalan, proses ijin lingkungan juga berjalan. Jelas ini sikap yang terkesan melecehkan ketegasan aparatur terkait di Pemkab Lebak,” katanya, belum lama ini.Menurutnya, rencana usaha PT FWT tersebut harus benar-benar dikaji semua elemen terkait di Pemkab Lebak. Sebab di lokasi itu nantinya akan menjadi sentra limbah beracun, yang dampaknya bukan saja akan berdampak besar bagi lingkungan hidup, akan tetapi juga akan berdampak bagi tata guna lahan dan air sekitarnya.Untuk itu, imbuh Junaedi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan tegas dan selektif, khususnya dalam mengeluarkan setiap lembar perijinan atas rencana usaha pengelolaan limbah B3 di Citeras dan Nameng tersebut.“ Kenapa Pemkab wajib berhati-hati. Sebab jika gegabah, ini akan berdampak mudharat bagi lingkungan. Sekali lagi kami minta para pemangku kepentingan untuk lebih berhati-hati sebelum mengkaji,” tegasnya. Sementara, soal indikasi adanya pelanggaran ijin pembangunan, pihaknya mendesak Satuan polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) turun kelapangan, tegas dan tidak neko-neko dalam menindak adanya indikasi pelanggaran perijinan,” ujarnya.Meresfon hal itu, Iwan Kurniawan, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lebak, saat dikonfirmasi menyebutkan, jika saat dirinya turun kelokasi yang dimohonkan belum ada proses pembangunan, serta proses perijinan untuk pengelolaan limbah B3 tersebut, saat ini sudah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lebak. “ Waktu saya kali pertama turun belum ada pembangunan. Serta setahu saya sih, proses ijinnya sudah di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Rizal

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *