Akibat Belum Terealisasi, Jalan Rusak Jadi Tumpuan Dewan

Opini Dan Artikel
Please follow and like us:
0

‘’Setelah menggelar rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebak, bersama Bupati dan Wakil Bupati Lebak, berikut tamu undangan lainnya dalam rangka penyampaian pokok – pokok pikiran (Pokir) di Aula rapat DPRD’’

Hasilnya, kondisi jalan yang rusak masih menjadi tumpuan dewan untuk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak. Hal tersebut, masih banyaknya ruas jalan perbaikanya belum terealisasi. Pimpinan Sidang sekaligus Wakil Ketua II DPRD Lebak, Ucu Suherman, sebuah kewajaran bagi anggota dewan masih tertumpu pada infrastruktur. Walaupun, Pokir tersebut merupakan akumulasi artinya menyangkup semuanya. Seperti halnya pendidikan, kesehatan dan sebagainya sebagai masukan kepada eksekutif untuk dibangun bersama – sama.”Kita memakluminya karena masih banyak yang belum tersentuh. Jadi pada pokir ini walaupun diproritaskan kepada perbaikan jalan tapi disamping itu juga yaitu sekolah dan kesehatan,”kata Ucu Suherman.

Akibat banyaknya anggota DPRD Lebak selaku peserta rapat yang tidak hadir pada acara rapat paripurna dalam rangka penyampaian setempat membuat acara tersebut harus disekor selama 33 menit akibat menunggu sejumlah dewan yang belum datang. Pasalnya, untuk memenuhi kuorum tersebut minimal setengahnya dari jumlah 50 anggota dewan. Bahkan, sejumlah dewan melakukan interufsi diantaranya Anggota Fraksi Nasdem DPRD Lebak Mohamad Arif meminta pimpinan sidang melihat jumlah anggota yang hadir hanya 24orang, karena jika diteruskan akan membuat keputusan Dewan bermasalah. “Pimpinan, pimpinan interupsi. Sebaiknya pimpinan menghitung kembali jumlah anggota Dewan yang hadir,” kata Arif.

Senada disampaikan Ketua Fraksi Golkar Ruly Sugiharto Wibowo. Katanya, jumlah anggota Dewan yang hadir di ruang paripurna hanya 24 orang, sehingga tidak kuorum. Kalau sidang paripurna dipaksakan dia khawatir keputusan Dewan akan bermasalah di kemudian hari.“Anggota Dewan yang hadir di ruang paripurna secara fisik hanya 24 orang,” katanya. Ucu Suherman menegaskan, karena sekarang menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif (injury time) para anggota 90 persen saat ini sedang mencalonkan diri untuk maju kembali sebagai wakil rakyat.”Jadi kalau di lembaga politik, ya banyak kegiatan seperti urusan persiapan kampanye. Sebenarnya di praksi sudah mengamatkan ini sudah kuorum. Tapi akhirnya rapat pokir ini berjalan dengan baik, walaupun kita di penghujung (akhir masa jabatan) kita ingin semua tanggung jawab di tupoksi DPRD Lebak bisa dipertanggung jawabkan,”pungkasnya.

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan, dengan banyak pokir yang tertumpu pada infrastrukur Pemkab tidak bisa mengakomodir semua. Sebab, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak tertumpu pada fisik melainkan ada pembangunan ekonomi, pendidikan, hibah dan pesantren.”Sebagai pertimbangan pemerintah daerah, hanya akan mengakomodir mana yang menjadi skala proritas untuk mendukung visi misi yang menjadi Kabupaten Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis pontensi lokal,”kata Iti.

Seharusnya, Pokir ini harusnya mengacu kepada visi misi tersebut. Sebab, tanpa mereka sampaikanpun aspirasi tersebut (inprastruktur jalan-red) pada pokir Pemkab sudah mengetahui persoalan jalan yang rusak. “Perlu diketahui seperti halnya Dana Desa yang sudah tidak bisa digunakan untuk pembangunan inprastruktur tapi 65 persen dari dana tersebut diperuntukan untuk pembangunan ekonominya. Karena Pemkab Lebak selaku pelaksana kebijakan pemerintah pusat dan berjenjang, Maka Pemkab Lebak akan mengacu pada aturan tersebut,”jelasnya

Dalam menyelesaikan sebuah pembangunan, Logikanya kata Iti kalau Pemkab Lebak memiliki anggaran mencapai Rp 30 triliun dalam kurun satu tahun pembangunan fisik itu dipastikan dalam satu tahun bisa selesai.”Tapi kalau anggarannya hanya Rp 2,7 triliun, Rp 1,1 triliunnya saja untuk mengaji pegawai dan guru, ditambah lagi dengan gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), P3K itu harus dihitung. Artinya, kewajiban kita yang harus dilakukan itu yang sesuai undang – undang tanpa mengurangi aspirasi para anggota dewan,”tandasnya.

‘’Mulyana’’

Please follow and like us:
0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *