Dewan Desak Penertiban PKL

Berita Dewan Berita Media
Please follow and like us:
0

Sejumlah anggota DPRD Lebak, meminta pemkab lebak, khususnya instansi terkait untuk mengatasi kesemerawutan pasar dan menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sejumlah lokasi di sekitar pasar Rangkasbitung.

Menurut Anggota DPRD Rusdana dari Fraksi Golkar, kesemerawutan atau ketidak teraturan para PKL,yang menggelar barang dagangannya hingga ke badan jalan,tidak hanya merugikan pemilik toko yang berada didepannya,tapi juga mengakibatkan kemacetan parah, pada jam-jam tertentu.

“Setahu saya Pemkab telah mengeluarkan larangan bagi PKL untuk tidak menggunakan trotoar, bahu dan badan jalan serta taman, sebagai tempat berjualan. Tapi nyatanya, sampai hari ini kami masih melihat banyaknya PKL memanfaatkan lokasi larangan itu menggelar dagangannya,” kataRusdana.

Menurutnya, untuk memberikan kenyamanan pada semua pihak, dengan tetap memberikan ruang bagi PKL untuk mengadu nasib, instansi terkait harus berani bersikap tegas serta memberikan sanksi pada PKL yang tetap melanggar

“Upaya penertiban yang telah dilakukan secara berkala saya kira akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan ketegasan sikap dalam menegakan aturan.Langkah itu memang tidak populer dan dianggap merugikan rakyat, terutama PKL.Namun untuk memberikan kenyamanan pada semua pihak serta menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan pasar,penertiban pasar harus segera dilakukan,”ujarnya. Sementara itu anggota DPRD Lainnya,Rusdana menyatakan,sebagai daerah yang baru saja mendapatkan Piala Adipura,Pemkab Lebak berkewajiban untuk ketertiban dan kebersihan lingkungan yang menjadi bagian penilaian adipura.

“Kami mengapresiasi kerja keras pemkab dan seluruh masyarakat yang telah berhasil mempersembah Piala Adipura yang melambangkan kebersihan.Salah satu titik lokasi penilaian Adipura adalah lingkungan pasar. Karena itu sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar, agar masyarakat tidak meragukan hasil yang telah dicapai,”kata Rusdana.

Sebelumnya, Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan Pemkab Lebak, Alkadri, menyatakan, Pemkab Lebak melalui persetujuan dewan telah menerbitkan perda penataan dan pemberdayaan PKL.“Saat ini Perda itu masih dalam proses fasilitasi dan pengkajian pihak Pemprov Banten.Jika selesai kami akan segera menerakan penomorannya.Dengan diterbitkannya perda penataan dan penertiban PKL, kami harapkan kedepan Kota Rangkasbitung semakin tertib,bersih dan indah,” kata Alkadri.

Selain untuk menciptakan Kota Rangkasbitung yang bersih,ujar Alkadri, dalam perda tersebut ditetapkan pula lokasi mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan bagi para PKL. Dan bila ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap  yang membandel sudah dipastikan akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku dalam perda penataan dan pemberdayaan PKL.

Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lebak, Dartim menambahkan,jika perdanya telah dikaji oleh Pemprov Banten serta bisa segera disosialisasikan, maka masyarakat akan segera tahu terhadap aturan maupun tindakan terhadap PKL yang tertuang dalam perda tersebut.“Dengan adanya aturan yang termuatdalam Perda itu, kami akan lebih mudah melakukanm tindakan kepada para PKL yang membandel, karena ada payung hukum dalam perda dan pemberdayaan PKL,” kata Dartim. (Rizal) Rusdana Anggota DPRD Lebak Fraksi Golkar

Please follow and like us:
0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *