Dewan Terima Aduan Warga Sajira Terkait Waduk Karian

Berita Dewan Opini Dan Artikel
Please follow and like us:
0

Sejumlah masyarakat yang terdampak pembangunan waduk Karian dari enam desa di Kecamatan Sajira, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Selasa (27/11).

Masyarakat dari enam desa diantaranya Desa Sajira, Sindangsari, Sukarame, Sukajaya, Calungbungur dan Desa Bungur Mekar menyampaikan keberatan terkait tahapan pelaksanaan proses ganti rugi lahan pembangunan waduk Karian. Juli salah seorang perwakilan warga mengatakan, sosialisasi pengadaan lahan genangan waduk Karian tahap kedua sudah dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau – Ciujung, Cidurian Provinsi Banten pada 10 – 13 Juli 2017 di enam desa di Kecamatan Sajira. Sosialisasi tersebut meliputi, tahapan pengadaan lahan, jadwal kegiatan dan tanya jawab untuk menampung penyampaian usulan dan keinginan masyarakat.

Kemudian setelah itu, jadwal pengukuran dilaksanakan oleh BPN selaku pelaksana pengadaan lahan bersama Dinas PUPR dan Dinas Pertanian
Lebak. “Saat sosialisasi oleh pihak BBWSC3, semua sanggahan, keinginan, keluh kesah dan keberatan masyarakat disampaikan. Adapun jadwal pelaksanaan pengukuran yang dilaksanakan Satgas yang ditunjuk panitia telah disampaikan kepada masyarakat, tetapi tahapan-tahapan yang disampaikan kepada masyarakat hampir semuanya tidak terlaksana,”ujar Juli kepada wartawan usai bertemu dengan Komisi I DPRD setempat, kemarin. Menurutnya, akibat tidak terlaksananya tahapan-tahapan pengadaan lahan mengakibatkan kerugian secara Psikologi bagi masyarakat. Apalagi kata Juli, setelah ada kunjungan Presiden RI Jokowi ke lokasi pembangunan bendungan waduk Karian yang menginginkan pembangunan bendungan waduk Karian itu selesai di Tahun 2019.

“Pengadaan lahan tahap I saja masih banyak menyisakan masalah, kalau aspirasi kami hari ini ke DPRD Lebak tidak ada tanggapan dari Pemerintah
dalam hal ini BBWSC3 dan yang terkait lainnya, kami akan datang ke DPRD Provinsi Banten. Dan jika DPRD Banten pun tidak ada tanggapan, kami
warga terdampak pembangunan waduk Karian akan datang ke Istana Jakarta,” kata Juli. Bubun warga Desa Pajagan juga mengataakan, lahan milik orang tuanya seluas satu Hektar lebih yang terletak di Desa Pajagan masuk pada pengadaan lahan waduk Karian tahap I dan belum menerima ganti kerugian, sebab lahan lahan milik orang tuanya tersebut belakangan diketahui masuk pada pengadaan lahan tahap II.

“Waktu tahap pertama oleh tim sembilan harga tanah darat dan sawah dihargakan Rp 11.250 per meter persegi dan harga tanah yang ada bangunan
ditetapkan Rp 20.000 per meter persegi. Maka, kami keberatan dan minta ganti kerugian dengan nilai harga tanah ada penyesuaian dengan nilai harga tanah saat ini,” ungkapnya.

Sebab lanjut Bubun, jika penetapan harga ganti kerugian masih mengacu kepada penetapan harga di tahap I warga keberatan. “Kalau tetap mengacu pada penetapan ganti kerugian lahan di tahap pertama itu, kami yang mayoritas masyarakat petani dan berpenghasilan dari hasil tani tidak akan mampu membeli tanah dan membangunan rumah dengan kondisi sekarang dengan harga tanah yang semakin tinggi,”paparnya.
Ketua DPRD Lebak, Junaedi Ibnu Jarta menyatakan, pihaknya mengapresiasi kedatangan sejumlah warga Sajira yang hendak menyampaikan aspirasinya ke dewan dengan baik dan cerdas. “Kami terima aspirasi ini dan akan kami kaji dan pelajari sebelum mengambil langkah selanjutnya yakni dengan mengundang pihak-pihak yang terkait masalah ini,” ucapnya. (FAD)

Please follow and like us:
0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *