DPRD Gelar RDP Dengan Pemkab Dan PT Bantam

Berita Dewan Berita Media Uncategorized
Please follow and like us:
0

Dalam RDP tersebut membahas permohonan perpanjangan lahan Hak Guna Pakai (HGU) Oleh PT Bantam Renger yang telah dikuasai puluhan tahun dan masa ijin HGU-nya telah habis sejak tahun 2002 dengan luasan lahan sekitar 900 hektar yang terletak di Kecamatan Cimarga dan Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Direktur PT Bantam Renger,Andi Pramono menyatakan, RDP ini membahas terkait usulan pembaharuan HGU yang sudah lama diajukan yakni sekitar tahun 2002 atau sejak masa habisnya ijin HGU PT Bantam. “Dokumen dan persyaratan untuk pembaharuan HGU sebetulnya dari dulu sudah lengkap, hanya rekomendasi dati Pemkab Lebak saja yang belum. Nah melalui RDP ini lah, diharapkan ada titik temu guna penerbitan rekom pembaharuan HGU dari Pemkab Lebak,”  kata Andi, saat ditemui BANTEN EKSPRES usai RDP, Jumat (27/9).

Lanjutnya, dari luasan lahan 900 hektar, saat ini sekitar 30 persennya sudah dikuasai oleh warga, baik itu untuk cocok tanam, rumah tinggal sampai dengan sarana fasilitas umum lainnya. Bahkan, SPPT lahan HGU terdapat dua SPPT atau double. “Kita tidak tahu ratusan SPPT atas nama warga tersebut dikeluarkan oleh siapa dan atas rekomendasi siapa,” ujarnya. Dimatakan, tekait persyaratan yang diminta oleh pemkab Lebak pembagian lahan 30 – 70 persen, hal itu sebetulnya sudah dibahas dan siap diberikan, asal yang 30 persen murni untuk masyarakat dan fasos lainnya.

“Untuk melalui RDP ini kita harapkan ada titik temu yang baik untuk semuanya,” harap Andi. Asda l Pemkab Lebak, Alkadri mengatakan, memang masa ijin HGU PT Bantam Renger sudah lama habis tepatnya Desember 2002. Sebenarnya, rekomendasi telah dikeluarkan pemkab Lebak pada tahun 2005. Namun, dalam rekomendasi ada persyaratan yang diminta yakni kompensasi untuk masyarakat dan kepentingan umum belum dipenuhi oleh PT Banten Prenger. “Sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara perusahaan pemegang HGU lama dengan pemkab Lebak, sehingga terjadilah penguasaan lahan oleh warga, ”ungkapnya. Lanjutnya, penguasaan lahan HGU oleh warga, karena ingin memanfaatkan lahan tidur untuk digarap dan dimanfaatkan warga.

“Lahan yang sudah dikuasai warga sekitar 30 persen dari luas lahan HGU sebanyak 900 hektar, terkait adanya SPPT ganda, kami sudah membekukannya sejak tahun 2012 dan hingga kini tidak lahan HGU tersebut tidak ada yang membayar, karena dikembalikan ke negara,” paparnya. Ketua DPRD Sementara, Bambang SP menyatakan, RDP ini digelar guna menyatukan persepsi agar ada titik temu dari permasalahan yang selama ini tidak kunjung selesai. “Intinya, antara bupati dan owner PT Bantam harus secepatnya bertemu, jika sudah bertemu saya yakin semua permasalahan yang ada pasti selesai. Karena selema ini keduanya belum pernah bertemu. Untuk itu, saya meminta agar Asda l memfasilitasi pertemuan antara bupati dan pemilik perusahaan PT Bantam yang bergerak dalam bidang perkebunan karet ini, sehingga permasalahan tidak berlarut-larut,”ucap Bambang. | Fadil

Please follow and like us:
0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *