DPRD Lebak Perbarui Tata Tertib Lama

Berita Dewan Press Release
Please follow and like us:
0

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak diketahui telah merombak tata tertib (tatib) lama miliknya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka membangun komitmen kesamaan pandangan yang disesuaikan dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 yang mengatur tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, membuat DPRD Kabupaten Lebak harus segera merombak peraturan tata tertib yang lama ke peraturan yang baru.

“Dasar dari perombakan tata tertib ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa DPRD Provinsi, Kabupaten maupun Kota untuk melakukan penyusunan tata tertib yang lama ke tata tertib yang baru,”  ucap Ketua Pansus DPRD Kabupaten Lebak, Ari Pramudya.
Perlu diketahui bahwa , perombakan tata tertib DPRD seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, tidak seluruh
bunyi tata tertib yang lama dilakukan perubahan. Akan tetapi, hanya sebagian tata tertib lama yang diubah untuk disesuaikan.
“Tidak semuanya tata tertib yang lama akan diubah. Hanya saja beberapa tata tertib yang sudah tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru
yang berlaku saat ini,” pungkas Ari saat Paripurna di Gedung Paripurna DPRD Lebak, Jum’at, [12/10/2018].
Beberapa perubahan pada pembahasan rancangan peraturan dewan ini terdapat perubahan serta penyempurnaan  sebagai berikut:
1. Ketentuan umum, poin 40 disempurnakan menjadi “Forum komunikasi pimpinan di daerah yang selanjutnya disebut FORKOPIMDA, adalah
forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kebijakan strategis lainnya”.
2. BAB IX Tata Cara Penyelengaraan Rapat Dan Pengambilan Keputusan, Pasal 115 Ayat (1) penambahan kalimat sehingga ayat (1) menjadi “Pimpinan membuka rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik, dengan diawali pembacaan ayat suci Al Qur’an”.
3. Bab VII Alat Kelengkapan DPRD, Pasal 74

A. Komisi 1
– Bidang Hukum dihapus karena bidang hukum menjadi kewenangan pemerintah pusat.
– Ada penambahan bidang yaitu bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
B. Komisi 2
– Bidang Kehutanan dihapus karena bidang kehutanan menjadi kewenangan pemerintah pusat
– Bidang Peternakan Dan Perikanan menjadi Bidang Perikanan.
– Bidang Perekonomian dihapus karena bidang perekonomian menjadi kewenangan pemerintah pusat.
C. Komisi 3
– Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa semula di Komisi 3 dipindahkan ke Komisi 1.

4. BAB XII, Paragraf 4 Pasal 193 disempurnakan menjadi “Pembentukan jaringan strategis dengan instansi terkait.
– Ayat 1, menjadi : DPRD secara kelembagaan melalui komisi-komisi dapat membentuk jaringan strategis dengan instansi yang terkait langsung
dan tidak langsung dengan pelaksanaan pengawasan.
– Ayat 2, menjadi : Pembentukan jaringan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan komisi setelah ditetapkan agenda pengawasan.

5. BAB XIV, Pengisian jabatan Bupati dan/atau Wakil Bupati melalui pemilihan oleh DPRD diatur didalam Peraturan Dewan tentang Tata Tertib
ini sebanyak 33 pasal.

Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Dewan ini akan disampaikan kepada Gubernur Banten untuk dievaluasi, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Perlu diketahui, Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Indra Pahlevi mengatakan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota merupakan upaya untuk menguatkan kedudukan DPRD sebagai bagian dari tata pemerintahan daerah.

“ PP ini sebenarnya untuk menguatkan DPRD. Meskipun secara umum mungkin tidak terlalu banyak hal yang berbeda antara PP itu sendiri dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,”

Meskipun secara umum mungkin tidak terlalu banyak hal yang berbeda antara PP itu sendiri dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Indra didampingi Kepala Pusat Kajian Anggaran Asep Ahmad Saefuloh.

Namun lanjut Indra, tidak dipungkiri bahwa beberapa pasal dalam PP ini menimbulkan banyak tafsir, sehingga tidak sedikit DPRD datang ke DPR
RI berkonsultasi terkait hal ini. Menurut Indra, setidaknya ada dua cara yang dapat memudahkan dalam penyusunan tatib yang baru.
Pertama, berpedoman pada pada aturan dasarnya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukumnya, agar tidak terjadi pertentangan di dalam peraturan tata tertib di DPRD itu sendiri.
Kedua, Indra mengatakan bahwa baik Anggota DPR dan DPRD tidak mungkin ahli dalam setiap aspek, karena memiliki latar belakang pendidikan
yang berbeda-beda. Sehingga dibutuhkan ahli atau pakar untuk mendukung terbentuknya tatib yang didasari dengan prespektif yang tepat.
Untuk itu, ia menyarankan untuk mengundang ahli atau pakar yang sesuai dengan kebutuhan. Asep menambahkan tatib tidak harus dirubah total, bisa dengan hanya perlu sedikit penyesuaian dengan PP yang baru mengingat perubahan yang ada tidak terlalu banyak. “Satu lagi, menurut saya dalam perubahan tatib tidak perlu semuanya dibongkar. Tatib yang sudah ada itu, tetapi bagian mana yang memang perlu dilakukan perubahan sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2018,” tambahnya. [Afghan/berbagai sumber]

Please follow and like us:
0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *