Minta Upah Layak, Ratusan Honorer K2 Datangi DPRD Lebak

Berita Media
Please follow and like us:
0

RATUSAN Honorer Katagori dua (K2) kembali mendatangani Gedung DPRD Kabupaten Lebak pada Senin, 29 Mei 2017. Kedatangan mereka untuk mengadukan kepada pihak DPRD, agar Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya mengeluarkan kebijakan dengan memberikan upaha layak kepada mereka yang sudah lama mengabdi.

Untuk menyampaikan aspirasi, para honorer melakukan dialog dengan Pemerintah Kabupaten Lebak yang diwakili Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Lebak di ruang rapat DPRD Lebak.

Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Lebak, Ade Buchori mengatakan, audensi yang dihadiri sejumlah kepala SKPD ini tidak menghasilkan apapun. Karenanya, mereka yang mempunyai kebijakan bukan mereka melainkan bupati. Sehingga, mereka hanya memaparkan layaknya laporan saja.

“Tuntutan kita tidak lain hanya meminta kelayakan upah sekaligus meminta agar bupati mempertimbangkan dan memberi kebijakan lain khususnya kepada honorer yang sudah lama mengabdi bahkan ada yang memasuki masa pensiun,” kata Ade, dalm audensi yang dihadiri oleh wakil ketua dewan Yogi Rochmat dan anggota Komisi lll.

Ade Buchori dinilai, bahwa pemerintah daerah selama ini tidak serius dalam menangani honorer K2 yang saat ini kehidupannya banyak dibawah garis kemiskinan. Padahal, pihaknya tidak memaksakan kepada Pemkab Lebak untuk diangkat menjadi seorang PNS hanya meminta kelayakan hidup dengan honor yang manusiawi kepada Honorer K2 yang jumlahnya mencapai 1319 orang yang tersebar diberbagai instasi.

“Kami mengapresiasi atas langkah pemerintah yang rencananya telah menganggarkan menambah besaran honor melalui Dana Bosda sebesar Rp12 miliar lebih, namun sampai saat ini kita tidak tahu kapan realisasinya,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dindikbud Lebak Wawan Ruswandi mengatakan, pihaknya mengakui bahwa peran guru honorer K2 ini sangat membantu. Bahkan menjadi tulang punggung Dindikbud Lebak dalam kegiatan belajar mengajar.

“Kita mengakui peran guru honorer sangat penting, karena keberadaan guru PNS jumlahnya terbatas,” terangnya.

Untuk itu lanjut Wawan, bupati telah mengeluarkan kebijakan untuk menambah honor yang jumlahnya sekitar Rp12,7 miliar untuk satu tahun kedepan.

“Tambahan honor tersebut insya Allah sebelum lebaran Idul Fitri ini bisa segera dicairkan, memang jumlahnya tidak seberapa tapi ini merupakan bentuk perhatian dan kasaih saying bupati kepada seluruh honorer yang ada,” ucap Wawan.

Hal yang sama juga dikatakan Kepala Dinkes Lebak, Maman Sukirman. Kata dia, bahwa bupati bukannya tidak mau memberikan atau mengeluarkan SK. Tapi, hal tersebut membentur peraturan dan regulasi yang ada. Sehingga tidak mungkin lagi menerbitkan SK bupati.

“Namun yang jelas semua yang kita berikan merupakan kebijkan bupati, jadi salah besar jika bupati tidak perduli dan enggan mengeluarkan kebijakan. Karena segala sesuatu harus dipertimbangkan dengan melihat dari segala aspek baik dari aturan sampai dengan kemampuan anggaran,” papar Sukirman.

Wakil Ketua DPRD Lebak, Yogy Rochmat menambahkan, dalam posisi ini pihaknya hanya sebagai penyambung atas aspirasi yang disampaikan para honorer sedang keputusan atau hasilnya berada pada pemerintah.[sumber berita: disini]

Please follow and like us:
0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *