Reses Dewan Masih Didominasi Perbaikan Insfastruktur

Berita Dewan Berita Media
Please follow and like us:
0

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama eksekutif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab setempat menggelar rapat paripurna menyampaian hasil reses anggota DPRD Lebak, Selasa (23/10).

Hingga disemester terakhir alias semeseter III ini, perbaikan infrastruktur masih mendominasi hasil reses para wakil rakyat tersebut. Ketua DPRD Lebak, Junaedi Ibnu Jarta mengatakan, hasil reses dewan yang masih didominasi perbaikan infrastruktur ini karena masih banyak masyarakat yang menyampaikan hal itu.

Walaupun, saat ini Pemerintah Desa (Pemdes) sudah diguyur anggaran dari pemerintah pusat, tapi ada sejumlah infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemkab Lebak, khususnya infrastruktur jalan.”Hasil reses ini tidak beda jauh dari reses sebelumnya.

Perbaikan infrastruktur masih mendominasinya,”kata Junaedi kepada wartawan selepas menggelar acara tersebut, di ruang kerjanya. Menurutnya, hasil reses para wakil rakyat ini tidak hanya pada perbaikan infrastrukutr jalan saja, melainkan ada sejumlah perbaikan sekolah dan kantor-kantor yang sudah tidak layak pakai, salah satunya di Kantor Kecamatan Sobang kondisinya sudah tidak layak digunakan sehingga bisa berdampak pada pelayanan.”Maka dari itu, perlu segera dilakukan perbaikannya,” katanya.

Saat disinggung, sudah berapa persentase pencapaian pembangunan atau perbaikan hasil reses sebelumnya, Politisi PDI P ini mengaku, pada tahun 2018 ini Pemkab Lebak, sudah memberitahukan kepada DPRD atas hasil persentase pembangunan di Lebak, dan hasilnya sampai sekarang baru bulan Oktober 2018, itu sudah terealisasi diatas 60 persen dibeberapa dinas, tapi juga masih ada beberapa dinas yang realisasinya dibawah 60 persen akibat masih dilakukan tunder.”Artinya belum bisa disimpulkan untuk pembangunan diakhir tahun ini belum disimpulkan selesai. “Tapi kita nanti lihat di awal bulan Desember seberapa besar pembangunan fisik” ucapnya,

Apakah bisa terselesaikan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan,”ujarnya. Saat disinggung kembali, mekanisme dalam penyampaian laporan reses pada rapat paripurna yang hanya diserahkan dan laporan tersebut hanya dibuat secara kolektif, Junaedi mengakatan di DPRD ada PP nomor 12 tahun 2018 yang mengatur tentang tata cara penyusunan tata tertib yang salah satunya DPRD diwajibkan melaporkan hasil kegiatanya individu baik itu laporan keuangan maupun kegiatannya lainnya.”Disepakati secara fleksibel boleh disampaikan secara kolektif seperti biasanya tapi dengan catatan dalam laporan atau dokumennya ada laporan secara individu,”tandasnya.

Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi membenarkan, bahwa hasil reses para dewan ini masih didominasi perbaikan infrastruktur. Tidak hanya itu, sebagian perbaikan sekolah, jembatan dan yang lainnya.”Hasil temuan – temuan ini nanti hasilnya diserahkan ke kita (Pemkab-red) untuk ditindaklanjuti,”ujarnya. Saat disinggung mekanisme penyampaian hasil reses yang informasinya secara individu, Wabub Ade mangatakan, sekarang lima puluh anggota dewan ini harus membuat laporannya secara individu hasi reses dan nantinya diserahkan ke eksektutif.”Dan nantinya kita lihat apa yang menjadi skala proritas untuk segera ditindak lanjuti. Dan dibawa dan dibahas dalam tim,”tandasnya.(mulyana)

Please follow and like us:
0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *