Wakil Bupati Dengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Lebak

Press Release
Please follow and like us:
0

WAKIL Bupati Lebak, Ade Sumardi menghadiri Rapat Paripurna II DPRD Lebak, Jum’at (6/7/18) dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Lebak terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017.

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Lebak dipimpin oleh Ketua DPRD, Junaedi Ibnu Jarta dan dihadiri oleh anggota DPRD dari fraksi-fraksi beserta seluruh perangkat daerah terkait.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam penyampaian pemadangan umumnya mengapresiasi Laporan Keuangan Kabupaten Lebak Tahun 2017 yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam penyampaiannya, hal ini merupakan sebuah prestasi yang patut dibanggakan karena mampu mempertahankan predikat WTP di pelaporan pertanggungjawaban APBD ditahun sebelumnya. Artinya struktur pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah kabupaten Lebak terhadap APBD tahun 2017 sudah berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya. Yang menjadi catatan penting dalam perolehan predikat WTP dalam struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017, ketika dihadapkan dengan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Meski demikian Pemkab Lebak tetap mampu mengelola keuangan daerah dengan lebih baik dan meraih predikat WTP. Namun dengan sesegera mungkin memperbaiki temuan-temuan administratif seperti pada sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan agar menjadi lebih sempurna hasilnya. Fraksi PDIP berharap Pemkab Lebak lebih bergairah untuk melaksanakan pembangunan dengan tetap melibatkan komponen masyarakat sebagai elemen prioritas dalam setiap pembangunan. Serta mengedepankan prinsip pemerataan pembangunan diberbagai bidang, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Senada dengan fraksi PDIP, fraksi Golongan Karya memberikan apresiasi terhadap kinerja pemkab Lebak dengan mendapatkannya opini WTP untuk ketiga kalinya yang diberikan oleh BPK-RI. Namun dengan mendapatkannya predikat tersebut Pemkab Lebak agar terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja yang lebih baik lagi dalam mempertahankan opini WTP ini. Fraksi partai golongan karya juga mendorong sepenuhnya agar catatan, rekomendasi serta temuan BPK agar segera ditindaklanjuti dan diselesaikan sehingga tidak menjadi temuan dimasa yang akan datang.

Sementara, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan kembali, agar kita tidak lengah dengan ketercapaian yang kita raih dan tetap harus bekerja lebih keras lagi untuk meraih pembangunan pemkab Lebak menjadi lebih baik. Fraksi Partai Demokrat berharap realisasi anggaran pemerintah semakin meningkat atau seimbang dan pengelolaan keuangan daerah harus semakin dijaga agar sesuai dengan output dan outcome yang telah diprogramkan.
Adapun Fraksi PKS menyampaikan dalam catatannya mengenai Prinsip akuntabilitas dan transparansi harus menjadi landasan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pembenahan dan perbaikan manajemen pengelolaan keuangan daerah. Artinya struktur pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah kabupaten Lebak terhadap APBD tahun 2017 sudah berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Begitu juga pada saat merencanakan pembangunan, fraksi PKS berharap agar dilakukan dengan akurat, berdasarkan pada kebijakan yang tepat, perhitungan yang jujur dan cermat, serta asumsi yang rasional. Sayangnya memasuki tahun kelima masih banyak target atau sasaran yang masih jauh dari memuaskan dan sesuai dengan harapan kita bersama terutama terkait konsisi sosial, ekonomi, budaya, insfrastruktur serta layanan publik lainnya. Terkait rekomendasi BPK terhadap beberapa temuan-temuan hasil audit, fraksi PKS melihat dua hal yang harus menjadi perhatian serius pemkab Lebak, yaitu; penerimaan piutang PBB dan penetapan PBB yang belum tertib; penyaluran dana desa pemerintah daerah ke pemerintah desa belum tertib. Fraksi PKS juga memohon penjelasan terkait surplus pos luar biasa sebesar 173,02 milyar rupiah lebih yang terdapat pada Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017.

Adapun Fraksi Partai Gerindra menyoal bahwa tahun 2018 merupakan tahun kelima pelaksanaan RJPMD 2014-2019, berperan sebagai instrumen untuk menjawab dan memecahkan masalah isu-isu strategis yang akan kita hadapi ke depan, terutama untuk mendekatkan dengan tercapainya sasaransasaran RPJMD tahun 2014-2019. Sayangnya memasuki tahun kelima masih banyak target atau sasaran yang masih jauh dari memuaskan dan sesuai dengan harapan kita bersama terutama terkait konsisi sosial, ekonomi, budaya, insfrastruktur serta layanan publik lainnya.

Fraksi Partai Gerindra berharap agar kondisi dilapangan mencapai sasaran sesuai dengan yang diharapkan dan dapat memberikan kepuasan pada masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya upaya keseriusan dari pemkab Lebak untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah sekaligus mengawasi dalam pelaksanaannya sehingga keberhasilan yang dicapai akan dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat secara nyata bukan sebatas slogan-slogan yang hanya bersifat adminsitartif saja.

Menyikapi hasil audit BPK-RI Fraksi Partai Nasdem menggaris bawahi bahwa diperlukannya peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah terutama penagihan piutang daerah, peningkatan penertiban penerimaan piutang PBB dan penetapan PBB, dan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, terutama dalam menganggarkan biaya hibah dan penyaluran dana desa.
Fraksi Partai Nasdem juga menyampaikan masukan untuk pengelolaan keuangan pemkab Lebak dimasa yang akan datang terutama mengenai; perlu ada peningkatan dan pengawasan tentang pengelolaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan apabila dianggap perlu diberikan sanksi dalam merealisasi APBD; perlu ada penejelasan secara berkala tentang realisasi untuk belanja hibah dan penyaluran dana desa; perlu adanya transparansi tentang struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 secara rinci dan menyeluruh.

Terkait dengan temuan BPK-RI, Fraksi PPP menyerahkan keputusan akhir Raperda ini kepada tim Banggar DPRD dan tim asistensi pemkab Lebak untuk menindaklanjuti dan menyempurnakannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain mengapresiasi terhadap Pemkab Lebak yang memperoleh predikat WTP juga Fraksi PKB memberikan masukan untuk segera menindaklanjuti dan merealisasikan beberapa langkah yang sudah dibuat perencanannya terkait dengan temuan dan rekomendasi BPK-RI. Fraksi PKB menegaskan, sebagai anggota legislatif kami siap mengawal proses tersebut. (Afghan/sumber: Paripurna II)

Please follow and like us:
0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *